Minggu, 10 Oktober 2021

TUGAS MANDIRI 3 KKPP A

Nama : Tharisa Amanda Lubis

Nim : 200903178

Mata Kuliah : Kebijakan Keuangan Dan Politik Perpajakan ( A )

Dosen Pengampu : Dr. Sally Marissa Sihombing, S.I.P, M.Si

Link Blog : tarisamandalbs31.blogspot.com

 

DILEMA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA: DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSI DAN KONTRAKSI FISKAL TERHADAP BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI

 

Kebijakan Fisikal Di Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan alat kebijakan dan tata kelola utama negara-negara berkembang. Perubahan indikator makro untuk kebijakan fiskal dapat bersifat kontraktif atau ekspansif.

Romer percaya pada "Teori Siklus Bisnis Nyata" bahwa dampak peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah hanya bersifat sementara, dan dampak kenaikan 1% dalam pengeluaran pemerintah akan berdampak sementara pada modal, tenaga kerja, output, dan konsumsi. , Dan tingkat upah dan suku bunga.

Hebbel mempelajari hubungan antara defisit fiskal dan kinerja makroekonomi di negara berkembang, dan hasilnya menunjukkan hubungan yang saling menguatkan.

Manajemen keuangan yang baik akan menjaga akses ke pinjaman luar negeri dan menghindari crowding out investasi swasta sambil menstabilkan pertumbuhan anggaran dan meningkatkan posisi fiskal pemerintah, akan ada trade-off antara defisit fiskal dan inflasi dalam jangka panjang, yang berarti bahwa jika uang dicetak untuk menutupi defisit, itu akan menyebabkan peningkatan anggaran. tingkat inflasi.

Sosial Humaniora, Vol. 8. Tidak. 1 Maret 2006: 52-64

Meskipun keseimbangan fiskal merupakan indikator penting dari evaluasi makroekonomi, negara-negara berkembang biasanya mengalami defisit anggaran yang terus-menerus karena masalah kebijakan pemerintah.

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan ini sbg

1.       Untuk mengevaluasi dampak kebijakan fiskal (peningkatan T dan G) pada kondisi defisit anggaran terhadap beberapa indikator ekonomi Indonesia.

2.       Untuk membandingkan efektifitas kedua bentuk kebijakan dalam mempengaruhi berbagai indikator ekonomi.

 

Tujuan Kebijakan Fisikal :

1.       Menjaga dan Mengembangkan Perekonomian Negara

Penerapan kebijakan fisikal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat , perbankan, hingga usaha mikro.

2.       Meningkatkan Kualitas SDM

Salah satu tujuan dari kebijakan fisikal adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia publik, terutama dalam aspek teknis dan ekonomi. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat, diharapkan sumber daya manusia tersebut memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja domestik dan internasional, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.

3.       Menjaga Stabilitas Harga Barang

Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga komditas pasar, dari faktor positif seperti permintaan yang meningkat hingga faktor negatif seperti penimbuan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fisikal indonesia adalah menjaga harga komoditas yang terjangkau masyarakat dan menghindari fluktuasi yang disebabkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab.

4.       Mendorong Investasi

Tujuan kebijakan fisikal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi swasta, investasi pemerintah dan jumlah hutang luar negeri seperti Tabel 1. Suku bunga deposito meskipun tidak signifikan mempengaruhi investasi swasta tetapi berkorelasi negatif. Semakin tinggi tingkat suku bunga deposito akan menurunkan investasi swasta karena kenaikan tingkat suku bunga deposito akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku komersial dan suku bunga yang tinggi tidak kondusif bagi suatu investasi. Pada suku bunga tinggi kredit investasi oleh dunai usaha akan menurun karena adanya kesulitan untuk mengembalikan kredit investasi yang mereka pinjam.

 

Pada sisi lain kenaikan suku bunga deposito akan mendorong masyarakat untuk cenderung menyimpan uangnya di bank dibanding melakukan investasi. Peningkatan tabungan tidak akan diikuti oleh kenaikan investasi jika suku bunga komersial tetap tinggi. Tingkat inflasi dan pertumbuhan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap investasi. Tingkat inflasi dan pajak yang tinggi akan menghambat investasi swasta sehingga dalam suatu kebijakan pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya laju inflasi yang berlebihan dan dalam kondisi tertentu untuk menarik investasi swasta pemerintah perlu melakukan insentif dalam bentuk keringan pajak.

 

Pendapatan perkapita meskipun tidak signifikan mempengaruhi investasi swasta tetapi dengan kenaikan pendapatan akan mendorong kenaikan investasi. Hal ini terutama diakibatkan karena peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan agregat demand sehingga akan mendorong terjadinya investasi oleh sektor swasta. Investasi swasta dari tahun ke tahun secara umum meningkat di Indonesia yang terlihat dari koefisien lag-investasi swasta yang positif. Investasi pemerintah hanya signifikan dipengaruhi oleh GDP sedangkan faktor lain seperti tingkat suku bunga deposito, tingkat inflasi dan lag-investasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

 

Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dipengaruhi oleh faktor pasar tetapi sangat tergantung dari ketersediaan dana pembangunan suatu negara. GDP mampu mengindikasikan kemajuan suatu negara dan untuk Indonesia dimana investasi pemerintah masih diperlukan maka besarnya investasi akan sangat tergantung pada penerimaan pemerintah. Investasi pemerintah dari tahun ke tahun secara umum terus mengalami kebijakan dan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menstimulus aktifitas ekonomi masih besar dan belum dapat diserahkan pada swasta. Investasi pemerintah biasanya berupa autonomous invesment yang biasanya dilakukan untuk proyek investasi yang membutuhkan dana besar dan lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat meskipun kadang-kadang aspek profit juga dipertimbangkan.

 

Orientasi investasi seperti ini menyebabkan besarnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak tergantung pada tingkat suku bunga dan tingkat inflasi yang terjadi.

Adapun tujuan fisikal menurut Ibrahim (2013:194)yaitu :

1.       Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.

2.       Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusaha- kan kesempatan kerja (mengurangi pengang- guran), dan menjaga kestabilan hargaharga secara umum. meningkatnya harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian (Pohan, 2008:14).

Adapun Instrumen Kebijakan Fisikal

1.       Perpajakan

Instrumen pajak pada kebijakan fiskal bisa dikatakan paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik. Alasan kedua sangat jelas bahwa pajak merupakan pemasukan utama dari sebuah negara.

Hal-hal yang diperhatikan dalam instrumen pajak adalah ketika pendapatan pemerintah sedikit, maka besar kemungkinan negara akan menaikkan tarif pajak.

2.       Pengeluaran

Pengeluaran pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan negara. Mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan SDM.

Pengeluaran negara ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja pembangunan lalu lintas transportasi darat, fasilitas kesehatan, atau pendidikan.

3.       Utang Publik

Upaya pemerintah untuk meminjam kepada bank dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi. Hal itu muncul dari anggapan bahwa pemasukan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran.

4.       Anggaran

Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi terutama program-program jangka panjang.

 

 

Refrensi : 

https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/download/1152/966

https://www.rusdionoconsulting.com/kebijakan-fiskal/https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/kebijakan-fiskal-adalah

http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5361/2723


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TUGAS 5 KKPP A THARISA AMANDA LUBIS 200903178

  TUGAS 5 Misi Kementerian Keuangan Menurut Teori Para Ahli D I S U S U ...